Priscilla Tumurang Narsum Sosialisasi Propemperda Dikelurahan Tumatangtang

TOMOHON, RMC- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, melaksanakan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tomohon 2023 Untuk Masyarakat Kelurahan Tumatangtang, Selasa 27/02/23 bertempat di Aula Syalom

Kegiatan yang diawali oleh laporan panitia sekaligus membuka kegiatan oleh sekretariat DPRD Tomohon, Erny Palandi SH menghadirkan Narasumber yakni Priscilla Tumurang, SS selaku anggota DPRD Kota Tomohon dan Sendy Ruru SH dari bagian hukum Pemerintah Kota Tomohon

Menurut Tumurang, Propemperda adalahi instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis. 

"Adapun yang menjadi dasar hukum dari propemberda adalah UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Permendagri 80 tahun 2015 sebagaimana teah diubah  dengan permendagri 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Perda Kota Tomohon nomor 2 tahun 2019 tentang tatacara penyusunan propemperda" urai legislator partai Golkar ini

"Sosialisasi Propemperda ini bertujuan agar masyarakat kota Tomohon bisa mengetahui mekanisme suatu perda dihasilkan sehingga bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan pendapatnya terkait penyusunan perda kota Tomohon di Tahun 2023"Lanjut Ketua Bapemperda DPRD Tomohon ini

"Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas DPRD Kota Tomohon di tahun 2023 terdiri daeri 6 ranperda yakni Pajak daerah dan retribusi daerah, perubahan susunan perangkat daerah, penyelenggaraan bantuan hukum, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengelolaan persampahan, dan pelestarian bahasa daerah dan penggunaan pakaian adat minahasa selain itu ada 3 perda wajib yakniLKPJ tahun 2022, APBD Perubahan 2023 dan APBD tahun 2024" Tutup Legislator dari dapil Tomohon Selatan ini.

Sementara itu menurut mambu "propemperda bisa diusulkan pemerintah daerah dan juga DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama sehingga ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"

"propemberda selain untuk menjalankan otonomi daerah, untuk mendukung pembangunan daerah seperti yang sudah dituangkan dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta mendukung progran kerja pemerintah daerah terkait kepastian hukum" tutupnya. *** (Nal)