Miky Wenur Narasumber Sosialisasi Perda RPJMD Kota Tomohon 2021-2026

 

Tomohon, RMC - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN

Untuk itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026 di Kelurahan Pinaras. Rabu (31/8/22).

Kegiatan ini dibuka oleh sekretaris DPRD yang diwakili oleh Kabag Umum Carolin Magowal, S.Sos dengan narasumber Angota DPRD Miky JL Wenur, MAP dari Fraksi Partai Golkar dan Pamerintah Kota Tomohon yaitu Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Mengawali sosialisasi Wenur menjelaskan bagaimana sebuah perda ini bisa lahir berdasarkan peratutan perundang-undanga "Perda Merupakan produk hukum daerah yang dibuat bersama antara eksekutif dan DPRD sehingga harus disosialisasikan agar di ketahui masyarakat untuk dilaksanakan dan diawasi bersama"

"Perda RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif." Ujar Wenur

"Sementara Tujuan dibuatnya perda ini 1.Untuk menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2021 - 2026, dengan berpedoman pada RPJPD tahun 2005 - 2025; 2.menjadi pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun RKPD, Renstra PD, dan Renja PD dalam periode 2021 - 2026; 3.menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan: 4. menetapkan indikator kinerja PD dan indikator kinerja Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode 2021 - 2026." Urai Ketua Partai Golkar Kota Tomohon

"Dengan disahkan RPJMD ini pemerintah kota tidak bisa sebarang mebuat program kalau tidak dimuat dalam RPJMD, DPRD tidak akan pernah menyetujui karena RPJMD adalah dokumen perencanaan yang sifatnya mengikat" tutup Ketua DPRD 2014-2019 ini 

Sementara itu Narasumber dari Bapelitbangda Kota Tomohon memaparkan program unggulan CSWL yang terdapat dalam RPJMD yakni;

1. Pelayanan Prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal

2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata

3. Penyediaan rumah sederhana layak huni 

4. Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern

5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN 

6. Pemberian Insentif bagi rohaniawan

7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan

8. Bantuan sosial bagi lansia

9. Peningkatan santunan duku

10.Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik

11.Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan

12.Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota provinsi

13.Pembuatan Taman Bunga kota Tomohon

14.Pembuatan Wisata Air Panas Lahendong

15.Pembuatan Starting Point Wisata alam pegunungan

16.Melaksanakan eventevent pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional

17.Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata

18 Mekanisasi alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani

19.Tomohon Smart City.

20.Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat 

 

Sosialisasi diakhiri dengan tanya-jawab dengan peserta dengan kesimpulan masih adanya program unggulan yang belum dilaksanakan sehingga dalam penyusunan APBD 2023 dapat mengakomodir program tersebut. ...(Nal)