Wawali Mor Ikuti Rapat Vidcon Bersama Mensos RI Terkait Bantuan Sosial Tunai

MANADO, RMC - Pemerintah kota Manado bekerja keras dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid-19, termasuk dalam penanganan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil menengah/ UMKM, dan pekerja upah harian/masyarakat yang berpenghasilan harian di Kota Manado.

Sehubungan dengan hal tersebut, Walikota Manado, DR. Ir. GS. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, diwakili Wakil Walikota (Wawali), Mor D. Bastiaan, SE, mengikuti rapat koordinasi Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan covid-19, bersama Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, yang langsung memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut. melalui Video Conference. Bertempat di lantai dua Pendopo Kantor Walikota Manado, Kamis (16/04).

Dimana rapat tersebut membahas tentang dampak covid-19 bagi rakyat indonesia yang terdampak sehingga akan diberikan Bantuan Sosial Tunai selama tiga bulan berjalan yaitu, April, Mei dan Juni 2020. " Hari ini kami mendengarkan arahan dari pak Menteri Sosial, tentang pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai untuk seluruh warga. Anggaran bantuan ini diberikan oleh Pemerintah pusat untuk ikut membantu Pemerintah Kota Manado serta daerah-daerah lainnya. Harapannya agar semua keluarga yang memenuhi syarat, bisa segera mendapatkan bantuan penunjang kehidupan" jelas Wakil Walikota.

Selain itu, Wawali menyampaikan, Pemkot Manado sendiri sudah memiliki anggaran yang disiapkan tapi tentu saja dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat akan membuat kita makin optimal mendukung semua warga yang terdampak langsung secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hadir bersama mengikuti rapat koordinasi tersebut, Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler C. S. Lakat, SH, MH, Asisten Setda Kota Manado, Drs. Heri Saptono, Kadis Sosial Kota Manado, Sammy Kaawoan, Kasat Pol PP, Yohanis B. Waworuntu. Kadis Kominfo Kota Manado, Erwin Kontu, SH, Kepala BPBD Donald Sambuaga.

Diketahui, Rapat Koordinasi yang berlangsung sejak pukul 14.00 tersebut secara khusus diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo beserta semua Kabupaten/Kota yang ada di kedua provinsi tersebut. **(Red)