Penerimaan Peserta Kartu Prakerja Gelombang I Diumumkan 17 April 2020

RMC - Pendaftaran program Kartu Prakerja resmi dibuka pemerintah. Program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi pencari kerja ini bisa diakses secara online. Pemerintah tidak membatasi calon pendaftar, boleh pekerja atau mereka yang baru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sistemnya terbuka dan open akses, dari mana pun bisa," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Pendaftaran program Kartu Prakerja akan dimulai pada hari Sabtu 11 April 2020. Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 16 April 2020. Lalu pengumuman penerima manfaat Kartu Prakerja pada Jumat 17 April 2020.

Semula program ini bakal diimplementasikan hanya di tiga wilayah, yaitu Bali, Manado dan Riau. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah memutuskan tidak membatasi para penerima manfaat Kartu Prakerja.

Meski begitu dalam prosesnya nanti pemerintah akan tetap menyeleksi penerima manfaat. Akan dilakukan pengecekan ulang dengan data yang dimiliki tim program ini. "Kami akan baca dan pilah untuk terima di gelombang pertama," kata Menko Airlangga.

Pemerintah Jamin Keamanan Data Peserta Kartu Prakerja


Setidaknya sudah ada 5,5 juta data yang dimiliki tim seleksi untuk jadi bahan pengecekan para pendaftar program ini.Dalam hal ini, tim program menggunakan data dari berbagai sumber. Mulai dari data base Kementerian Ketenagakerjaan, BPJamsostek dan sejumlah sektor. Misalnya sektor pariwisata, industri dan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Tim TKS akan memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berusia 18 tahun dan tidak sedang dalam melanjutkan pendidikan.

Untuk itu, selain dengan sejumlah kementerian/lembaga tadi, proses pengecekan juga melibatkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menko Airlangga menjamin, data dan informasi para pendaftar aman dari pihak yang tak bertanggung jawab. Sebab, program ini melibatkan berbagai data base dan data center yang berbeda.

"Tentu dengan keamanan data yang berbagai data base dengan data center yang beda, jadi aksesnya, ada batasnya," kata Menko Airlangga. (Red)