![.](<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwK2XTVCWIEcj9nHUKMwj2c6gChXumGt4rq-somfP9KsmhGKIwkyxOZhxhk02cyvPLtmqJWEOyoJcjIQbGYksd7r2Xm_mbh7OK-JPXkBwp37S_s4bvtVUddPG-iAFxfm7GX9HRHYfKNsV6wmIpcZxx69vAM5yCFDkhjYl5LrKDiDTwJv-r5nMWIJzbWgs/s1600/IMG-20241002-WA0088.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="1600" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwK2XTVCWIEcj9nHUKMwj2c6gChXumGt4rq-somfP9KsmhGKIwkyxOZhxhk02cyvPLtmqJWEOyoJcjIQbGYksd7r2Xm_mbh7OK-JPXkBwp37S_s4bvtVUddPG-iAFxfm7GX9HRHYfKNsV6wmIpcZxx69vAM5yCFDkhjYl5LrKDiDTwJv-r5nMWIJzbWgs/w640-h192/IMG-20241002-WA0088.jpg" width="640" /></a></div><br />)
SULUT, RedaksiManado.Com - Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam pemyusunan , pembahasan dan penetapan APBD.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kamdouw membuka rapat koordinasi pemgelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se- provinsi sulut yang dirangkaikan sosialisasi permemdagri no 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2019 di ruang C J Rantung Kantor Gubernur kamis ( 7/6/) kemarin.
Disamping itu , tahap petencanaan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. " Tahap perencanaan harus difokuskan pada pada program pokok prioritas kubutuhan pembangunan dan isu yang berkembang dalam.masyarakat seperti infrastriktur ekonomi dan sosial, kata Kandouw.
Lanjut Kandouw , Khusus bagi daerah perbatasan oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan, ujar Kandouw.
Untuk itu setiap daerah harus mampu merencanakan secara paripurna setiap program kegiatan yang dianggarkan agar tidak jadi keterlambatan karena banyak melakukan pergeseran anggaran saat dilaksanakan, harap Kandouw.
Kandouw juga menekankan agar penyusunan APBD tahun angggarann 2019 harus tepat waktu dan disusun secara paripurna. " Proses pengambilan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan serta perda harus ditetapkan paling lambat 31 desember" jelas Kandouw.
Oleh karena itu saya ingatkan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuanga daerah dan juga fungsinya sebgai ketua tim anggaran pemerintah daerah agar benar benar melaksanakan fungsinya agar target capaian opini WTP dapat diwujudkan, tutup Kandouw.
Diketahui rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DR Samule Tumbo MM dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut Asiano Gemmy Kawatu (SE)
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kamdouw membuka rapat koordinasi pemgelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se- provinsi sulut yang dirangkaikan sosialisasi permemdagri no 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2019 di ruang C J Rantung Kantor Gubernur kamis ( 7/6/) kemarin.
Disamping itu , tahap petencanaan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. " Tahap perencanaan harus difokuskan pada pada program pokok prioritas kubutuhan pembangunan dan isu yang berkembang dalam.masyarakat seperti infrastriktur ekonomi dan sosial, kata Kandouw.
Lanjut Kandouw , Khusus bagi daerah perbatasan oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan, ujar Kandouw.
Untuk itu setiap daerah harus mampu merencanakan secara paripurna setiap program kegiatan yang dianggarkan agar tidak jadi keterlambatan karena banyak melakukan pergeseran anggaran saat dilaksanakan, harap Kandouw.
Kandouw juga menekankan agar penyusunan APBD tahun angggarann 2019 harus tepat waktu dan disusun secara paripurna. " Proses pengambilan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan serta perda harus ditetapkan paling lambat 31 desember" jelas Kandouw.
Oleh karena itu saya ingatkan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuanga daerah dan juga fungsinya sebgai ketua tim anggaran pemerintah daerah agar benar benar melaksanakan fungsinya agar target capaian opini WTP dapat diwujudkan, tutup Kandouw.
Diketahui rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DR Samule Tumbo MM dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut Asiano Gemmy Kawatu (SE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar