'Jalan Tol Pak Jokowi' Kampanye Tak Cerdas Dan Merugikan

Jalan Tol Dibangun Dari Pajak Semua Rakyat.

RedaksiManado.Com - Masa mudik digunakan simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang spanduk bertulisan ucapan terima kasih terhadap Presiden Jokowi karena sudah membangun jalan tol untuk perjalanan mudik. 

Kegiatan ini dinilai blunder."Saya khawatir spanduk-spanduk 'Jalan Tol Pak Jokowi' ini tidak akan menuai simpati, bahkan akan dianggap oleh sebagian besar rakyat sebagai bentuk arogansi," kata anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (11/6).

Dia mengungkapkan, rakyat sudah cerdas dan memahami bahwa semua hasil pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang menggunakan uang rakyat dan mekanisme pembiayaan lainnya adalah milik semua rakyat, tidak perduli siapapun Presidennya. "Pendukung Jokowi harus lebih cerdas menarik hati rakyat. Model-model 'kampanye' seperti ini kontraproduktif dan merugikan Jokowi," sambung dia.

Fahira menduga, lahirnya logika-logika pendukung Jokowi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai isu utama agar Jokowi terpilih lagi pada Pemilu 2019 akibat mindset keliru yang ditanamkan bahwa sebelum Jokowi pembangunan infrastruktur Indonesia tidak ada apa-apanya. 

Mindset yang keliru ini mengakibatkan lahirnya klaim-klaim seperti baru pada masa Jokowi Papua dibangun dan klaim-klaim lain keberhasilan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya hanya melanjutkan proyek infrastruktur pemerintah sebelumnya. Spanduk 'Jalan Tol Pak Jokowi', lanjut Fahira, adalah salah satu dari mindset yang keliru dari pendukung Jokowi.

"Jalan tol dibangun dari APBN, badan usaha dan juga melalui pinjaman. Rakyat yang lewat juga harus bayar, tidak gratis. Jadi nilai apa yang mau ditunjukkan kepada rakyat dengan hadirnya spanduk ini?" kata dia.

"Jangan pernah berpikir presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Itu namanya buta sejarah. Jika pendukung Pak Harto dan SBY melakukan hal yang sama, bisa kacau negeri ini," pungkas Ketua Komite III DPD RI ini. [Red/RM]