MANADO, RedaksiManado.Com - WAKIL Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE mewakili Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA membuka dan memimpin kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) 2018 triwulan I Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (28/05) pagi hingga siang tadi.
Dalam sambutannya, Wawali Mor Bastiaan menegaskan kepala Perangkat Daerah harus memahami dan menguasai program kerja di instansinya. Agar tidak terjadi kesalahan berulangkali dalam penginputan data realisasi fisik dan keuangan. "Sampai hari ini masih banyak kepala Perangkat Daerah yang kurang paham dengan program kerjanya. Harusnya kepala perangkat daerah itu mampu menguasai program serta pelaksanaan kegiatan dan penginputan data harus dikontrol. Jangan ada kesalahan yang terjadi berulang-ulang setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian khusus kita bersama," tegas Wawali Mor.
Menurutnya, dirinya dan Walikota Vicky Lumentut selalu melakukan monitoring terhadap kinerja aparatur pemerintah khususnya penyerapan anggaran. Apalagi, tahun 2018 ini Pemkot Manado telah bertekad melakukan perubahan dengan akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita sudah tekadkan bersama untuk meraih opini WTP dari BPK. Makanya, kami dorong setiap PerangKat Daerah untuk bekerja optimal. Meski sibuk, seorang kepala Perangkat Daerah harus menjadikan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai top prioritas. Karena, data yang diinput para operator itu tidak dapat dirubah dan menjadi data akurat di Badan Keuangan," tukas Wawali Mor Bastiaan.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Ketua Tim EPRA Kota Manado Johnli Tamaka SE, membeberkan data target anggaran, realisasi fisik maupun keuangan masing-masing perangkat daerah dilingkup Pemkot Manado. "Apa yang kami tampilkan ini merupakan hasil input dari masing-masing operator dari masing-masing perangkat daerah. Antara target dan realisasi harua realistis," ujar Tamaka.
Dari hasil evaluasi tersebut terdapat lima Perangkat Daerah yang realisasi keuangannya tertinggi maupun terendah berdasarkan klasifikasi mulai dari dinas/badan, bagian sampai kecamatan. "Rata-rata realisasi anggaran Perangkat Daerah sampai dengan 31 Maret 2018 baru mencapai 8,83 persen dari target anggaran sebesar Rp1.887.244.812.000. Saya akan sampaikan lima Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya tertinggi dan terendah untuk menjadi bahan evaluasi pada triwulan kedua nanti," tandas Tamaka.
Dari paparan Ketua TEPRA, pada realisasi anggaran triwulan I Dinas Pangan berada pada posisi tertinggi yakni 20,79 persen. Perangkat Daerah terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) yang hanya mencapai 0,99 persen. Sedangkan dilingkup Sekretariat Daerah Kota Manado, Bagian Keuangan menempati posisi tertinggi realisasi keuangannya yakni 24,04 persen, dan posisi terendah Bagian Kesejahteraan Rakyat 2,83 persen. Ditingkat kecamatan, terdapat Kecamatan Mapanget realisasi keuangannya tertinggi yakni 24,97 persen, posisi terendah ditempati Kecamatan Bunaken 11,59 persen.
"Triwulan satu untuk kedepan harus diperhitungkan targetnya, jangan sampai pasang tinggi-tinggi padahal biasanya pada triwulan satu masih pada tahap pelelangan sehingga tidak tercapai," tambah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Usulu.
Rapim EPRA triwulan I dipimpin Wawali Mor Bastiaan didampingi Plt Sekda Rum Usulu, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, Kepala BPKAD Johnly Tamaka, Kabag Pembangunan Sterry Akay ST dan diikuti kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemkot Manado. Beberapa kepala Perangkat Daerah.yang tidak hadir dalam Rapim EPRA mendapat perhatian serius Wawali Mor. Tampak hadir Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Micler CS Lakat SH MH. *(Vikni)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar