Jaksa Pelajari Nama Pramono dan Puan Maharani di Kasus e-KTP, Dondokambey Kembali Disebut

RedaksiManado.Com -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Burhanuddin mengatakan bakal menelaah nama Puan Maharani dan Pramono Anung yang pada hari ini disebut oleh Setya Novanto menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, terdakwa Setnov menyebut Puan dan Pramono menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura. Keterangan ini ia dapatkan dari Made Oka Masagung.

"Kami pelajari dulu. Kan, baru kami dengerin tadi," kata Jaksa Burhan di Gedung Tipikor Jakarta, Kamis (22/3).

Burhan juga mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan tim dan penyidik KPK. Burhan bilang Jaksa belum akan masuk lebih jauh terkait penyebutan nama-nama tersebut.

"Tapi akan kami diskusikan dengan penyidik," tegas dia.

Sidang lanjutan Setnov soal kasus korupsi e-KTP hari ini membuka banyak fakta baru. Setnov 'bernyanyi' ada sejumlah politikus yang menerima uang dari kucuran dana e-KTP.

Selain menyebut Puan dan Pramono, Setnov menuturkan uang korupsi e-KTP juga diterima politikus Golkar Melchias Markus Mekeng (US$1,4 juta), politikus PDIP Olly Dondokambey (US$1,2 juta), politikus PKS Tamsil Linrung (US$700 ribu), politikus Demokrat Chairuman Harahap (US$584 ribu dan Rp26 miliar), dan Ganjar Pranowo (US$520 ribu).

Dalam sidang sebelumnya, nama-nama yang disebutkan Setnov itu telah membantah menerima uang dari proyek e-KTP saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya.

Sementara Jaksa Burhan mengaku baru mendengar nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Adapaun nama-nama lain diakui Burhan sudah pernah ia dengar sebelumnya.

"Itu baru, saya baru dengar tadi," tutup dia.

Sidang pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Setnov oleh Jaksa. Majelis hakim masih memberikan satu kali kesempatan untuk pengacara dan JPU mengkonfrontir para tersangka. (Red/CNN)