Komisi B Sebut Proyek Normalisasi Sungai Kalekube Asal Jadi

Pemantauan Sungai Kalekube Oleh Komisi B DPRD Sangihe (Foto ; NL)

Sangihe, RedaksiManado. com -- Agenda DPRD Sangihe untuk pecan ini yakni monitoring, dimana seluruh personil DPRD Sangihe melalui Komisi A, B, C tersebar diberbagai wilayah, seperti Personil DPRD Sangihe bersama dengan pimpinan turun langsung sesuai dengan tupoksi yang ada, diantaranya personil Komisi B yang dalam pelaksanaan monitoring seperti hari Kamis, (7/12) melekat dengan fungsi pengawasan, memantau langsung proyek normalisasi sungai Kalekube yang terletak diwilayah Kecamatan Tabukan Utara (Tabut), monitoring ini terkait dengan pekerjaan proyek nirmalisasi Sungai untuk tahun 2017 ini yang diperkirakan berbandrol 1 Milliar lebih. 

Dimana proyek normalisasi sungai Kalekube tersebut diduga merupakan proyek asal jadi, bahkan seperti mubazir karena asas manfaatnya tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat, karena buktinya proyek normalisasi ternyata dilaksanakan setiap tahunnya, namun asas manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, seperti dijelaskan salah satu tokoh masyarakat Kampung Kalekube Wolter Masihor didampingi Kepala Lindongan III Fajdri Umar, terkait dengan pelaksanaan proyek normalisasi meminta hendaknya kedepan kiranya tidak asal jadi, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari masyarakat setempat. 

Berbicara kebutuhan sudah pasti kami masyarakat yang disini lebih memahami mengenai prioritas pembangunan yang ada disini, secara khusus terkait dengan normalisasi sungai, agar proyek ini tidak asal jadi, dalam artian apa yang dibangun oleh pemerintah akan berrmanfaat bagi kami masyarakat yang ada disini, tentunya secara khusus bagi mereka yang bermukim disepanjang aliran sungai, “ tegas keduanya. .

Terkait dengan proyek tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Komisi B Ferdy P Sinedu, ST, yang juga ikut Wesly Tamusa, Hasbulah Lawendatu, Rizaldi Paparang, saat memantau langsung mengenai proyek normalisai yang dikeluhkan warga setempat, dikatakan Sinedu untuk sisi perencanaannya dari proyek ini tidaklah matang, buktinya proyek ini terkesan asal jadi, dimana waktu pelaksanaan normalisasi hanya butuh waktu singkat, tapi disaat hujan turun bagian yang sudah dinormalisasi kembali tertimbun dengan pasir, padahal anggaran yang tersedot dalam proyek ini terbilang cukup besar,Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi melalui balai sungai, kalau proyek normalisasi yang dilakukan ini hanya seperti itu, patut dipertanyakan karena jelas perencanaannya sangat jauh dari asas manfaatnya bagi masuarakat, “ tegas Sinedu. 

Tanggapan lain datang dari Hasbulah Lawendatu, S, Sos yang merupakan personil Fraksi PKPI, dirinya ikut mempertanyakan mengenai asas manfaat proyek ini bagi masyarakat setempat (Kalekube – red), karena kalau berbicara asas manfaatnya ketika akan melakukan perencanaannya, seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat setempat dalam hal ini apa yang menjadi skalah prioritasnya terkait dengan normalisasi sungai, “ sambung Lawendatu. 

Karena kalau berbicara skalah prioritasnya justru masyarakat sangat membutuhkan pembangunan Talud pengaman terlebih dahulu, sebelum dilakukan pengerukan pasir atau bebatuan yang berada ditengah sungai, hal tersebut dikarenakan saat banjir datang sangat mengancam pemukiman warga setempat termasuk rumah ibadah yang berada dekat dengan sungai Kalekube, “ ungkap Lawendatu. 

Ditambahkan Lawendatu, untuk pekerjaan normalisasi pengangkatan sedimen daru tengah sungai tidak terlalu bermanfaat kalau tidak dilakukan pembangunan Talud pengaman, lain lagi ketika sudah dibangun Talud pengaman, ketika hujan turun maka pemukiman warga akan menjadi lebih aman, “ tandas Lawendatu. 

Sementara dua personil DPRD lainnya Wesly Tamusa dan Rizaldi Paparang angkat bicara melalui monitoring ini, tentunya selaku pengawasan perlu untuk meniindaklanjuti langsung ke Balai Sungai yang ada di Manado, guna mendapat penanganan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan proyek normalisasi kedepan, diharapkan asas manfaatnya bagi kepentingan masyarakat dapat terealisasi. “ Pungkas Paparang dan Tamusa. (nostim lombote)