SULUT, RedaksiManado.Com -- Dalam upaya memerangi ketimpangan pembangunan di Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara ternyata menjadi salah satu provinsi yang dianggap memiliki indikator yang memadai.
Alasan ini pula yang kemudian membuat Gubernur Olly Dondokambey, SE, diundang untuk menjadi pembicara di Kompas 100 CEO Forum di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017) siang.
Pada kesempatan itu, Olly berbicara dengan topik Dunia Usaha, Pertumbuhan dan Pemerataan di Sulawesi Utara. Dalam presentasinya, Olly menjelaskan visi Sulut di 2016-2021 .
"Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya." kata Olly di hadapan para CEO.
Lanjut Olly, untuk mewujudkan visi bumi nyiur melambai itu ditopang melalui 7 Misi sebagai berikut :
Pertama mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman, serta mendorong sektor industri dan jasa. Kedua, memantapkan SDM dan berdaya saing. Ketiga, mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Keempat, mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri. Kelima, memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Keenam, mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Dan Ketujuh adalah mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Gubernur Olly juga menyampaikan potensi sumber daya alam Sulut yang bermanfaat bagi berbagai sektor.
"Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan dan pariwisata," tandasnya.
Olly juga menjelaskan kunci utama untuk mencapai kemajuan itu adalah kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat Sulut. "Bersatu dan bekerja bersama membangun Sulawesi Utara," pungkasnya.
Sebelumnya, Kompas 100 CEO Forum itu dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Jokowi meyakini para Chief Executive Officer (CEO) atau pemimpin dunia usaha pasti mencatat bahwa banyak kemajuan dalam bidang ekonomi yang telah dicapai. Ia menunjuk contoh pengakuan dunia internasional terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, misalnya dengan pemberian status layak investasi kepada Indonesia.
“Ini pertama kali sejak tahun 1997, pertama kali dalam 20 tahun Indonesia diberikan status layak investasi oleh tiga lembaga rating, yaitu dari Standard and Poor’s, Moody’s, dan Fitch Rating’s,” kata Jokowi.
Yang kedua, Presiden menunjuk peringkat kemudahan usaha, Ease of Doing Business oleh Bank Dunia, oleh World Bank. Untuk 2017 meningkat dari 106 menjadi 91, dan yang terbaru 2018 menjadi peringkat yang ke 72.
“Artinya, 2 tahun lompatan kita naik 34 posisinya. Ini sebuah lompatan yang sangat cepat. Ini bukan kata saya tapi kata World Bank,” ungkap Presiden.
Lalu, lanjut Presiden, survei dari The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), tahun 2017 tentang prospek negara tujuan investasi. Indonesia tahun ini naik ke peringkat empat dari peringkat 8 sebelumnya. Ini juga, menurut Presiden, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.
“Dua setengah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu waktu saya bilang bahwa kondisi ekonomi negara kita pelan-pelan akan membaik banyak yang enggak percaya, tapi sekarang moga-moga sudah percaya,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, sekarang momentum ekonomi kita sudah baik. Meskipun hitungannya memang kompleks, namun Presiden menyampaikan, bahwa peluang bisnis yang paling besar sekarang ini, pertama ada di daerah, yang kedua ada di sektor pariwisata dan lifestyle.
“Ini dikarenakan 3 perkembangan; yang pertama karena infrastruktur banyak yang sudah jadi, yang kedua yang berkaitan dengan teknologi, yang ketiga karena globalisasi,” terang Presiden.
Kompas 100 CEO Forum itu turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sanjoyo, para direksi BUMN, kepala daerah, dan pemimpin asosiasi usaha. (Jack)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar