SANGIHE, RedaksiManado.Com — Ini warning bagi para pimpinan SKPD, Kepala Bagian, Camat bahkan para Lurah, agar lebih konsisten dalam menjalankan tugasnya masing-masing, serta tidak coba-coba meninggalkan kantor pada saat jam kerja, pasalnya Wakil Bupati, Helmut Hontong SE, menyatakan bahwa dia akan mendatangi setiap instansi pemerintahan tanpa diketahui oleh siapapun. Cara ini dilakukan Wabub, lantaran banyak laporan warga terkait buruknya pelayanan pemerintahan di sejumlah kampung, Kelurahan dan kantor Kecamatan.
“Saya mendapat banyak laporan dari warga di antaranya, Masih jam kantor tapi aparat dan kapitalaungnya sudah tidak ada di kantor. Demikian halnya di beberapa kantor kelurahan dan kantor camat,” ujar Hontong.
Ditegaskannya, jika didapati dalam sidak nanti ada ASN yang melanggar, maka pimpinannya harus menerima konsekwensinya. “Jika saya mendapati ada kantor yang tutup atau pimpinannya tidak berada di tempat saat jam kantor, maka sanksi tegas langsung diberlakukan,” tegasnya.
Lanjutnya, saya tidak perlu menyampaikan seperti apa sanksinya, pastinya, bagi setiap pejabat siapapun dia, jika terbukti lalai dalam tugasnya, pasti akan dikenai sangsi tegas. Eks anggota Legislatif dua periode itu menambahkan, Sidak yang akan dilakukannya, bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan para pejabat, tetapi tujuannya selain menindaklanjuti laporan masyarakat, juga untuk memberantas tabiat buruk oknum ASN yang kabarnya nanti mau masuk kantor kalau sudah dekat tanggal terima gaji.
Akan hal itu, Drs Matheos Ambat, eks birokrat yang sangat paham terhadap aturan kepegawaian, memberi apresiasi atas upaya tegas pemerintah daerah. “Pengawasan yang merupakan tupoksi dari pak Wakil, jika dilakukan secara terus-menerus, maka cita-cita reformasi birokrasi yang selama ini menjadi kerinduan seluruh masyarakat Sangihe, pasti akan terwujud,” sebutnya.
Kesempatan itu juga, pria yang dikenal getol menyuarakan ketimpangan dalam pelayanan masyarakat, menyampaikan kepada seluruh warga, bahwa posisi Helmut Hontong saat ini, bukan lagi menjabat wakil rakyat, tetapi sebagai pejabat eksekutif, dimana setiap menjalankan tugasnya, dalam hal menyangkut kebijakan pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme dalam tatanan pemerintah daerah.
“Siapapun warga, bisa bertemu dengan pak Wabub, tetapi tidak semua keluhan maupun kepentingan pribadi harus disampaikan kepada beliau,” tuturnya. Dia juga berharap Wakil Bupati akan tetap konsisten dengan tugasnya sebagai wakil bupati, dan tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu sejumlah oknum pejabat yang hanya mencari aman, namun justru menimbulkan persoalan dalam pemerintahan JEG-HH. (NL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar