Perkuat Akuntabilitas, Pemprov Dukung Penerapan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

SULUT, RedaksiManado.Com - Berbagai kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa diatasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulawesi Utara, Rudi Mokoginta, SE, M.TP pada Sosialisasi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dilaksanakan di Manado, Selasa (29/8/2017) siang.

"Pemanfaatan teknologi informasi selain dapat meringankan beban pengelola, juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," katanya.

Terkait dengan hal itu, maka inovasi dan terobosan terhadap metode pengadaan sangat diperlukan, guna meminimalisir hambatan-hambatan yang ada untuk mendukung target capaian pembangunan secara umum.

Disamping itu, Olly juga memuji terobosan yang dilakukan LKPP dengan mengadakan layanan koneksi internet untuk mempercepat pertumbuhan katalog elektronik.

"Patut diapresiasi bahwa sejak tahun 2013 telah melakukan terobosan-terobosan antara lain; melalui pengadaan layanan koneksi internet sampai dengan 30 Megabits Per Second (MBPS) yang berdampak positif dengan bergabungnya 27 Internet Service Provider (ISP) sehingga tercapainya percepatan pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang dan Jasa," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menjelaskan keberadaan E-Katalog yang didukung oleh sejumlah peraturan menjadi solusi cepat dan tepat bagi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Melalui sistem ini waktu pengadaan menjadi lebih pendek, lebih efisien, transparan, terbuka dan tercipta persaingan sehat antar sesama rekanan. Selain itu, dapat meminimalisir kebocoran anggaran, menghilangkan administrasi yang rumit, sehingga semua ini tentu mendukung upaya kita bersama dalam proses penyerapan anggaran pemerintah," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu, turut dihadiri oleh Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si dan perwakilan dari instansi pemerintah. (Jack)