Lomban Curhat Soal Pemiskinan Masyarakat Bitung oleh Kebijakan Pemerintah Pusat ke Komisi VI DPR-RI

BITUNG, RedaksiManado.Com – Walikota Bitung M.J Lomban SE MSI menyampaikan permasalahan mengenai penurunan perekonomian perikanan kota bitung dihadapan Komisi VI DPR-RI saat melaksanakan kunjungan kerja di kota Bitung, kamis 10/8.

Intinya kebijakan moratorium perikanan yang dikeluarkan kementerian dan Kelautan RI berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penganguran tenaga kerja bagi masyarakat bitung, sehingga diharapkan agar bidang perikanan bitung dapat dihidupkan kembali dengan cara merubah regulasi dan memberikan special treatment bagi kami maka ekonomi perikanan akan normal kembali bahkan meningkat, “harap Lomban.

Menanggapi hal tersebut ketua tim komisi VI DPR-RI Bowo Sidik Pangarso akan menyampaikan kepada komisi terkait agar bisa melakukan kunjungan ke Bitung untuk melihat langsung dan meneliti apa yang dilakukan warga nelayan dan dibidang industri perikanan bitung, jangan sampai akibat kebijakan kementerian kemudian ada rakyat menerima akibat sehingga indusrtinya atau pendapatannya mati, oleh karenanya diharapkan setiap Kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerah supaya kita bisa sama-sama merasakan jangan sampai ada masyarakat ada yang dirugikan, “jelas Pangarso.

Disisi lain tim komisi VI DPR-RI sebanyak 18 orang tersebut juga melakukan kunjungan digudang beras Bulog Bitung dan Pelabuhan Samudera Bitung, dalam kunjungan di gudang beras Bulog, tim Komisi VI DPR-RI menapresiasi atas penyimpanan beras, stok serta kualitas yang sangat baik dan wajar buat konsumsi masyarakat, sebagai harapan agar distribusi penyaluran beras khususnya raskin harus melalui pihak pemda setempat karena pemerintalah yang lebih tau tentang data penerima  raskin yang layak, “ujarnya.

sementara, dipelabuhan Samudera Bitung tim Komisi VI DPR-RI melakukan pemantauan diarea dermaga dan terminal penumpang, dimana mereka berharap perlu adanya pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang perlu ditingkatkan guna lebih mendukung kemajuan pelayaran sertamemberikan energi positif baru bagi Indonesia, khususnya bagi industri pelayaran nasional. (PP)