Korengkeng: Tidak Ada Penerimaan PNS Daerah di Minahasa

MINAHASA, RedaksiManado.Com – Mulai Selasa (1/8) kemarin, pendaftaran penerimaan CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) meliputi petugas Imigrasi dan Sipir mulai dilakukan. Hal ini membuka celah untuk oknum calo CPNS. Modusnya, calo akan menyasar korban yang tidak mendengar berita penerimaan CPNS secara menyeluruh. Kemudian, dengan membawa pengumuman penerimaan CPNS yang beredar di media, akan menawarkan kursi PNS dengan meminta imbalan. Padahal, korban tidak membaca untuk penerimaan hanya untuk sejumlah posisi di KemenkumHAM.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Sekretaris Kabupaten Jeffry Korengkeng kepada koran ini menegaskan, hingga saat ini belum ada penerimaan CPNS daerah. “Untuk CPNS daerah tidak ada. Masih moratorium,” terang Korengkeng. Mantan Kepala BKD Pemprov Sulut ini mengakui, momen-momen penerimaan CPNS ini kerap dijadikan ajang mencari keuntungan. “Kan sudah dimuat di media-media bahwa ada penerimaan CPNS. Namun banyak orang yang hanya membaca sepenggal-sepenggal. Mereka tidak tahu jika penerimaan CPNS hanya untuk KemenkumHAM,” terang Korengkeng.

Dengan informasi sepenggal-sepenggal ini, lanjut mantan Kepala Inspektorat Pemprov Sulut ini, calo akan beraksi. “Para calo mencari orang yang tidak tahu secara penuh tentang penerimaan CPNS. Mereka tahu  hanya ada penerimaan. Di sinilah calo masuk. Dengan iming-iming akan diangkat, maka korban akan dimintai uang,” katanya. Karenanya, Korengkeng kembali menegaskan bahwa untuk penerimaan CPNS yang dimulai hari ini, hanya CPNS nasional dari KemenkumHAM. “Sekali lagi, tidak ada penerimaan CPNS daerah. Untuk penerimaan CPNS KemenkumHAM dilakukan secara online, jangan sampai dibodohi para calo,” pungkas Korengkeng.

Belum dicabutnya moratorium PNS untuk Kabupaten Minahasa, dikarenakan anggaran belanja pegawai masih cukup tinggi. Diketahui, dari total APBD Kabupaten Minahasa sekira 1,2 triliun untuk tahun 2017, sekira 60 persen digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai 5.100 PNS.

“Belum ada penerimaan. Kita masih terkendala dengan anggaran belanja pegawai yang tinggi,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia (BKPSMD) Minahasa Melky Rumate. “Yang pasti jika nanti moratorium dicabut maka kita akan mengusulkan formasi. Dan pasti akan diinformasikan,” kunci Rumate. (Angel)