“Kalau Golkar sendiri selama ini tidak ada masalah dengan bantuan berapa pun yang diberikan negara. Namun, negara harus memiliki komitmen untuk penguatan demokrasi dengan memperkuat peran parpol,” ujar Wakil Sekjen DPP Golkar TB Ace Hasan Sadzily kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/7).
Ace pun menegaskan negara memang seharusnya memberi bantuan bagi parpol. Ia menilai, parpol merupakan pilar demokrasi yang bertugas memberi pendidikan politik dan katalisator aspirasi rakyat.
Golkar, yang merupakan partai koalisi pemerintah, menilai tidak sepantasnya penambahan dana parpol dipermasalahkan. Ia menegaskan parpol tak ubahnya dengan lembaga negara yang juga diatur dalam konstitusi. Bahkan, sambungnya, parpol berperan sangat tinggi dalam menjalankan tujuan, pokok, dan fungsinya bagi negara.
“Sangat wajar jika parpol mendapatkan anggaran dana. Masa sebagai institusi yang keberadaannya dijamin konstitusi dan UU tidak mendapatkan perhatian dari negara,” ujar Ace.
Lebih dari itu, ia juga meminta, seluruh parpol memiliki akuntabilitas dalam mengeleola anggaran yang diberikan negara. Hal itu dianggap penting untuk memperkuat kualitas bangsa ke depan dan sebagai bentuk tanggungjawab.
Scara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ahmad Riza
Patria mengatakan penambahan dana parpol merupakan usulan yang sejak
lama diajukan Gerindra. Ia berpendapat, dana parpol yang saat ini
sebesar Rp108 per suara kurang memadai bagi parpol. Tambahan bantuan
dana menjadi Rp1.000 per suara itu diyakini akan meningkatkan kualitas
parpol ke depan.
“Kami menyambut baik usul pemerintah menaikkan bantuan dana parpol,” ujar Riza.
Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaran Pemilu itu menilai, dana parpol di Indonesia sangat jauh berbeda dengan negara lain yang juga menggunakan pola sistem politik yang sama. Ia membandingkan dengan Meksiko yang memberikan dana Rp62 ribu per suara kepada partai.
Meski demikian, Gerindra tetap menyambut baik usulan kenaikan dana
parpol tersebut. Riza menduga, besaran kenaikan dana parpol itu
dipengaruhi pertimbangan perekonomian negara yang tengah defisit
anggaran belakangan ini. Ia pun berharap usulan itu bisa terealisasi
pada 2018.
“Didiskusikan dalam RAPBN sekarang, sehingga 2018 sudah bisa digunakan,” ujar Riza.
Riza menilai dana parpol saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan parpol. Dana sebesar Rp108 per suara yang diterima tiap tahun dari pemerintah belum mampu menutupi biaya program yang dibuat masing-masing parpol.
Riza menuturkan saat ini parpol masih bergantung dari iuran yang dikeluarkan pengurus dan anggota parpol. Padahal, seluruh operasional parpol memerlukan partisipasi semua pihak, seperti pemerintah dan masyarakat.
“Program parpol masih bergantung dari pengurus dan anggota parpol, tapi kami sedang berusaha mengoptimalisasi partisipasi anggota. Jadi ke depan, kami minta anggota ikut bertanggungjawab memperjuangkan kepentingan parpol, salah satunya iuran,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyepakati
peluang kenaikan dana parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara tahun
depan. Kesepakatan itu sedianya akan diikuti dengan merevisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Parpol.
Pada pemilihan umum legislatif 2014, Gerindra memperoleh 14.760.371 suara. Sementara suara terbanyak diperoleh PDI Perjuangan sebanyak 23.681.471 suara. Berikutnya disusul Golkar yang memperoleh 18.432.312 suara.(Alen)
“Kami menyambut baik usul pemerintah menaikkan bantuan dana parpol,” ujar Riza.
Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaran Pemilu itu menilai, dana parpol di Indonesia sangat jauh berbeda dengan negara lain yang juga menggunakan pola sistem politik yang sama. Ia membandingkan dengan Meksiko yang memberikan dana Rp62 ribu per suara kepada partai.
“Didiskusikan dalam RAPBN sekarang, sehingga 2018 sudah bisa digunakan,” ujar Riza.
Riza menilai dana parpol saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan parpol. Dana sebesar Rp108 per suara yang diterima tiap tahun dari pemerintah belum mampu menutupi biaya program yang dibuat masing-masing parpol.
Riza menuturkan saat ini parpol masih bergantung dari iuran yang dikeluarkan pengurus dan anggota parpol. Padahal, seluruh operasional parpol memerlukan partisipasi semua pihak, seperti pemerintah dan masyarakat.
“Program parpol masih bergantung dari pengurus dan anggota parpol, tapi kami sedang berusaha mengoptimalisasi partisipasi anggota. Jadi ke depan, kami minta anggota ikut bertanggungjawab memperjuangkan kepentingan parpol, salah satunya iuran,” ujarnya.
Pada pemilihan umum legislatif 2014, Gerindra memperoleh 14.760.371 suara. Sementara suara terbanyak diperoleh PDI Perjuangan sebanyak 23.681.471 suara. Berikutnya disusul Golkar yang memperoleh 18.432.312 suara.(Alen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar