Rapat Paripurna DPRD Kota Manado, Penyampaian LKPJ Walikota Tahun 2016

Manado, RedaksiManado.Com - DPRD Kota Manado, selesai melaksanakan rapat rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado tahun anggaran 2016, Selasa, (25/4/2017) malam hari.

Dipimpin Ketua dan dua Wakil Ketua masing-masing, Nortje van Bone, Richard Sualang serta Denny Sondakh, dihadiri pula Walikota Manado, Vicky Lumentut, dimana rapat tersebut dihadiri sejumlah legislator atau lebih dari setengah bersama kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik kepala badan serta dinas, camat dan lurah.

“Rapat ini selanjutnya mendengarkan penyampaian walikota sehingga hasil capaian dapat diketahui bersama,”kata van Bone kala itu.

Lanjut van Bone, pertanggungjawaban yang nanti tersampaikan itu dari kepala daerah ke lembaga dewan merupakan juga informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ke masyarakat.

Usai Sekretaris Dewan (Sekwan) Manado menyampaikan surat yang masuk sebanyak 6 buah, laporan walikota langsung dimana ini diesebutkan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah LKPJ kepada DPRD dan Informasi Laporan Pemerintah kepada Masyarakat.

Sebut walikota, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah ditargetkan sebesar Rp 288.228.847.854 milyar lebih dan terealisasi Rp 308.939.630.147 milyar atau mendapat kenaikan 107,19 persen. Ini melewati target.

Sementara pada dana perimbangan, dicanangkan Rp 1.079.332.993.400 trilyun, tercapai Rp 1.031.123.898.718 trilyun atau 95.53 persen saja. Ada pun alasan tak ada penambahan signifikan dijelaskan walikota, akibat tak terealisasinya target dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 55.771.933.000 milyar dimana yang diperoleh hanya Rp 53.042.981.749 milyar dengan persentasenya hanya 95,11 persen.

Pun, faktor lain belum terealisasi ada pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diluar target awal Rp 282.573.451.400 dimana diperoleh sebesar Rp 237.093.305.969 83.91 persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp 297.169.580.355 milyar dari target sebesar Rp 305.283.278.000 atau 97,34 persen.

Yang secara keseluruhan ada pada kisaran terealisasi untuk pendapatan Tahun 2016 berjumlah total Rp 1.637.233.107.220  dan itu dari target sebelumnya Rp 1.672.845.119.254 atau 97.87 persen. 

Dan, untuk biaya 2016, bagi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2016 dapat walikota sebutkan, ditargetkan Rp2.012.552.367.984 trilyun dari target Rp 1.159.667.210.267 trilyun atau 85.09 persen.

Lumentut pula menyampaikan, nantinya di tingkat DPRD selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal yang sesuai ketentuannya.Tambah Walikota, dalam laporan pertanggungjawaban tersebut memuat arah kebijakan umum pemda, pengelolaan keuangan derah secara makro baik pendapatan maupun belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. “Secara garis besar, akan sangat jelas terpampang dalam angka-angka dalam laporan pertanggungjawaban tersebut,”tutur walikota yang sangat merakyat ini.

Setelah mendengarkan penjelasan, sejumlah legislator masing-masing memberi tanggapan dan rata-rata meminta perubahan hal yang baru di perjalanan tahun anggaran baru ini.

Keputusan mengenai nama-nama anggota pansus ikut dibahas dengan masing-masing fraksi mengutus personilnya dan memperoleh ketua, wakil ketua dan sekretaris yaitu, Royke Anter dari F-Demokrat, Lily Binti mewakili F-Golkar dan Hengky Kawalo sebagai utusan F-PDIP. (Vikni)