Kemendagri Gelar Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda di Pemkab Minsel

MINSEL, RedaksiManado.Com – Presiden merupakan penanggung jawab dari sebuah pemerintahan, hanya saja dengan adanya konstitusi yang berjalan, maka kewenangan tersebut diberikan kepada otonomi daerah.

Sudut pandang tersebut sering kali salah kaprah dengan keputusan jika daerah memiliki kekuatan yang absolut membuat keputusan tanpa ada pegangan dari pemerintahan. Padahal tanggung jawab akhir sebenarnya tetap berada di tangan presiden sebagai posisi tertinggi di sebuah pemerintahan.

Berlandaskan fenomena tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pemahaman tetang pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Sosialisasi yang dilaksanakan dilantai IV Kantor Bupati Minahada Selatan (Minsel) ini melibatkan peserta dari para Asisten, Kepala Satuan Perangkat Daerah (PD), Sekretaris PD, para Camat, dan Bendahara yang ada dilingkup Pemkab Minsel. Sosialisasi yang dilakukan membahas tiap elemen pokok pikiran yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.

“Saya berharap dengan terbangunnya presepsi yang sama akan dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mempercepat tujuan otonomi daerah,” ujar Sekdakab Minsel Drd Danny Rindengan MSi saat membuka sosialisasi tersebut pada Jumat (7/4) siang tadi.

Lanjut Dia, meski UU Nomor 23 Tahum 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah disahkan sejak tiga tahun lalu, tapi implentasi dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut dikarenakan perubahan atau pengalihan kewenangan kabupaten atau kota ke provinsi atau dari provinsi ke pemerintahan pusat membutuhkan penataan dan persiapan hingga beberapa tahun.

Melalui sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bisa memaksimalkan peran pemerintah daerah.

“Hal ini akan berefek pada kemampuan melaksanakan kewenangan yang berorientasi terhadap pelayanan dasar setelah pergantaian pengaturan tentang otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,” tandasnya.(SP)