SetNov Dukung Jokowi Capres, Diduga Karena Butuh Perlindungan Hukum Korupsi e-KTP

JAKARTA, RedaksiManado.Com - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menduga ada agenda tersembunyi di balik getolnya Ketua Umum Partai Golkar Setya menyosialisasikan nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari partai berlambang beringin itu pada Pemilu 2019. Apalagi, kini Setnov -panggilan akrab Setya Novanto- sedang terseret-seret dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

"Setnov dan Golkar pasti memiliki hidden agenda untuk mendukung Jokowi sedini mungkin. Dalam politik tidak ada makan siang yang gratis, tetapi pasti sarat dengan berbagai kepentingan,” Ari di Jakarta, Selasa (28/3). 

Apakah Setnov semakin gencar megampanyekan Jokowi sebagai capres dari Partai Golkar karena membutuhkan perlindungan hukum dalam kasus korupsi e-KTP? “Itu yang nanti bisa terbukti atau tidak di akhir muara persidangan kasus rasywah e-KTP,” kata pengajar di Universitas Indonesia itu.

Dalam surat dakwaan kasus e-KTP, ketua Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014 itu disebut ikut mengatur patgulipat proyek di Kementerian Dalam Negeri yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun itu. Namun, dalam pengamatan Ari, selama ini Setnov memang lihat berpolitik. 

Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali itu bahkan bisa lolos dari kasus Papa Minta Saham. Setelah sempat lengser dari kursi ketua DPR karena kasus Papa Minta Saham, Setnov justru bisa terpilih menjadi ketua umum Golkar. 

Mantan bendahara umum Partai Golkar itu bahkan bisa kembali lagi ke kursi ketua DPR setelah menyingkirkan Ade Komarudin. Karenanya, Ari pun menduga Setnov juga bakal lolos dalam kasus e-KTP karena kelihaiannya. 

"Kepiawaian Setnov di panggung politik sudah teruji ketika dia lolos dari jeratan kasus Papa Minta Saham. Sepertinya keliahaian Setnov masih akan terlihat di kasus e-KTP,” tandas mantan wartawan yang kini mengajar di sejumlah perguruan tinggi ternama itu. 

Terpisah, politikus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia tak menafikkan kemungkinan gencarnya Setnov mengampanyekan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019 karena demi perlindungan hukum. "Bisa jadi (minta perlindungan hukum, red). Dan wajar saja Setya Novanto berusaha meminta perlindungan dari Jokowi,” kata Doli. 

Apalagi, ujar Doli, selama ini Setnov memang dekat dengan Jokowi. “Dan beberapa kali telah menunjukkan sikap dan kebijakan yang memberikan benefit politik bagi Jokowi,” ujar koordinator Generasi Muda Partai Golkar itu. 

Dalam surat dakwaan perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Setya Novanto setidaknya disebut hingga 22 kali. Nama Setnov bahkan disebut bersama-sama Irman dan Sugiharto melakukan korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.(TL)