Berkali-kali PAN tegaskan yang penting bukan Ahok

Jakarta, RedaksiManado.Com - Pelaksanaan Pilgub DKI telah digelar 15 Februari lalu. Hasilnya, pemilihan orang nomor satu di ibu kota harus digelar dua putaran.

Dua pasangan calon yang lolos ke putaran ke-2 itu berupaya agar parpol-parpol pendukung Agus-Sylvi mau bergabung mendukung mereka. Konsolidasi pun sudah mulai di lakukan. Misalnya, kemarin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta.

Tujuannya tak lain adalah mengajak partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu buat bergabung mendukung Ahok-Djarot. PKB sendiri mengaku fleksibel soal pilihan namun hingga kini PKB belum memutuskan apakah akan mendukung Ahok-Djarot atau mendukung Anies-Sandi.

Namun sikap berbeda datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Berbeda dengan PKB yang notabene teman koalisinya mengusung Agus-Sylvi, PAN juga menegaskan tak akan mendukung Ahok-Djarot. Bahkan, keluar pernyataan 'Yang penting bukan Ahok' dari PAN.

Bahkan Ketua DPP PAN Yandri Susanto memastikan partainya akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

"PAN ke pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Yandri menjelaskan alasan partainya mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam putaran kedua Pilgub DKI dikarenakan dari kesepakatan awal, partainya menerapkan pandangan yang dapat dibilang 'yang penting bukan Ahok'.

"Sudah ada kesepakatan kita dari awal Pilkada Jakarta, PAN mencari pesaing Ahok dan PAN enggak mungkin dukung Ahok karena karakter dan etika Ahok tidak sesuai dengan PAN," katanya.

Yandri mengaku pimpinan PAN telah bolak-balik menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri guna membahas masalah ini.

"10 Kali kami datang ke Mega, tapi kami tidak mau dengan Ahok, Djarot tidak ada masalah. Artinya PDIP dan Djarot tidak ada masalah, tapi jadi masalah PAN, Ahok pribadi," tegas Politikus PAN Yandri Susanto dalam diskusi bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI' di Jakarta, Sabtu (18/2).

Dia mengatakan memang partainya sejak awal tidak pernah mendukung Ahok memimpin DKI Jakarta. Ini lantaran berseberangan dengan karakter Ahok dianggap arogan.

"Terhadap konstelasi kontestasi tahap II PAN mau ke mana? Kita tidak mau gegabah dan membabi buta. Kami harus lihat denyut nadi pengurus dan kami tidak mau pertaruhkan Pilkada DKI dengan kontestasi PAN berikutnya misalnya Pilpres," kata Yandri.

Yandri menuturkan suara dan aspirasi dari berbagai pengurus wilayah dengan tegas menyatakan tidak mau mendukung Ahok di putaran kedua Pilgub DKI. Oleh karena itu, menurutnya PAN mesti berhati-hati dalam memutuskan dukungan di putaran kedua Pilgub nanti.

"Bisa (tergerus) karena politik ini persepsi, kalau sudah persepsi buruk terhadap pengurus yang mengambil keputusan itu bahaya," katanya.

Namun, Yandri tidak membantah PAN membuka peluang mendukung pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Diakui dia, pengurus PAN tidak keberatan memberi dukungan untuk Anies-Sandi.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais. Dia mengatakan mayoritas kader dan pengurus DPP PAN menginginkan mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

Hanafi menegaskan partainya kemungkinan besar tidak akan mendukung pasangan Ahok-Djarot. Sikap PAN untuk tidak mendukung Ahok-Djarot sesuai dengan komitmen awal.

"Enggak mungkin, enggak mungkin. Itu sudah harga mati. Kita tidak mendukung Ahok sudah harga mati," tegas Hanafi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Alasan mayoritas kader karena ingin sosok calon pemimpin yang tidak arogan dan memiliki terobosan baru dalam membangun Jakarta. 

"Karena semangatnya tetap pada semangat semula, kita menginginkan gubernur baru dan sosok gubernur yang mencintai dan dicintai rakyat yang tidak arogan dan membawa terobosan-terobosan untuk membangun Jakarta," kata Hanafi.

Hanafi menuturkan, Ketum PAN Zulkifli Hasan akan melihat pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebelum mengambil keputusan. 

"Oh enggak. Itu tidak mengubah alasan, tidak mengubah semangat, tetap sama napasnya untuk gubernur baru. Kalau soal saat ini belum secara resmi menyatakan, saya kira ketum melihat hasil resmi KPUD sendiri," katanya.

[Alen]