Miris, di Tomohon, Tidak Pilih 'Merah' Tidak Dapat Gas LPG

Tomohon,RedaksiManado.com~Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon belum juga menetapkan pasangan calon untuk mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, namun efek negatif sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Tomohon.

Hal tersebut dialami HC warga Kelurahan kakaskasen Dua Lingkungan 13, dimana untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram dari pangkalan diharuskan memilih calon dari 'merah' atau PDIP. Jika tidak, berarti ia(HC) tidak mendapatkan gas LPG yang dibutuhkannya untuk keperluan memasak di dapur.

"Waktu beli gas, langsung disuruh tulis nama untuk CS-WL, supaya kata berikut boleh dapa gas ley kalu ba beli (Saat membeli gas LPG pemilik pangkalan langsung menyodorkan kertas untuk didata sebagai pemilih dari jagoan PDIP di Tomohon, agar nantinya jika membeli akan mendapatkan lagi LPG tersebut), Jika tidak, tak akan dilayani jika membeli gas dipangkalan tersebut ,"ungkap HC kepada media ini.

Lanjut HC, "Karena sudah ada pilihan, dengan terus terang saya mengaku jika sudah punya pilihan di Pilkada 9 Desember mendatang. Yang pasti bukan CS-WL,"imbuhnya.

Diketahui, kejadian seperti ini bukan baru sekarang terjadi. Namun menurut pengakuan HC, saat Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2019 yang lalu juga terjadi hal serupa. Harus memasukkan nama dan KTP untulk didaftar sebagai pemilih Caleg dari 'merah'

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Tomohon melalui Sekretaris Kota Ir Harold V Lolowang MSc MTh mengatakan, ini tidak bisa dibiarkan menjadi alat politik. Pemkot akan membuat kajian terkait pangkalan karena kami berwenang untuk melakukan teguran dan bahkan tindakan kepada pangkalan yang nakal.

"Jika penyaluran gas LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat sudah dipakai sebagai alat politik, pemerintah akan memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk mencabut kuota bagi pemasok di Kota Tomohon, karena pihak Pertamina sendiri tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi,"tegas Lolowang saat bersua di Hutan Kota (TWA) pada Selasa 15/9/2020.

Sementara itu, Sales Eksekutif LPG PT Pertamina Area Sulawesi Utara dan Gorontalo Parama Ramadhan mengatakan, ketersediaan Gas Elpiji untuk masyarakat sudah diperhitungkan. 

"Jika ada pemasok seperti agen maupun pangkalan yang telah menjadikan penyaluran sebagai alat politik akan kami tindak tegas," tegas Ramadhan.

Tindakan seperti ini sangat disayangkan, mengingat LPG merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, karena LPG tersebut sesungguhnya bukanlah milik salah satu Bapaslon yang dipakai sebagai alat politik untuk 'mengintimidasi' warga.**(red)