Komisi II DPRD Tomohon Kunjungi Kementrian PUPR, Terkait Sertifikasi Pelatihan Tukang

TOMOHON, RedaksiManado.Com -  Salah satu bidang yang banyak menyerap tenaga kerja informal adalah bidang konstruksi bangunan. Hal ini disebabkan Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang serta tenaga kerja adalah salah satu komponen penting dalam industri jasa pelaksanaan konstruksi. Hampir semua bagian dan detail pekerjaan konstruksi masih memerlukan tenaga kerja manusia.

Oleh karena itu Komisi II DPRD Kota Tomohon mengadakan konsultasi ke Kementerian PUPR RI dengan mater "Sertifikasi Pelatihan Tukang" Kamis 28/02/19.  yang dipimpin oleh ketua komisi II Frets H. Keles,ST didampingi wakil ketua Hudson Bogia, Sekretaris Maria H. Pijoh,ST dan anggota Piet H.K. Pungus,S.Pd, Stanly R. Wuwung,ST dan Santi Maria Runtu diterima oleh Sutjipto selaku Kasubit KS, Agus Muryanto Dit KSP, Ellis Sumarna Dit BKPK, Suyono Dt KSP, dan Arif Wicaksono Dit BKPK.

Menurut Keles "dengan konsultasi kali ini kami mendapatkan informasi tentang tujuan dari
Sertifikasi Pelatihan Tukang yakni membentuk pekerja konstruksi yang memahami dan memiliki pengetahuan pelaksanaan infrastruktur. Dengan demikian, hasil kegiatan pembangunan diyakini bakal berkualitas baik sesuai standar teknis"

 

Sementara itu Menurut Harun Lullulangi "Sertifikasi Pelatihan Tukang Sebagai implementasi UU No.2/2017 tentang jasa konstruksi khususnya pasal 70 yang berbunyi 1)Setiap tenaga kerja konstruksiyang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. 2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Diharapkan dengan adanya  Sertifikasi Pelatihan Tukang dapat meningkatkan mutu tenaga kerja dan hasil pekerjaan di lapangan." ***(Nal)