![.](<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwK2XTVCWIEcj9nHUKMwj2c6gChXumGt4rq-somfP9KsmhGKIwkyxOZhxhk02cyvPLtmqJWEOyoJcjIQbGYksd7r2Xm_mbh7OK-JPXkBwp37S_s4bvtVUddPG-iAFxfm7GX9HRHYfKNsV6wmIpcZxx69vAM5yCFDkhjYl5LrKDiDTwJv-r5nMWIJzbWgs/s1600/IMG-20241002-WA0088.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="1600" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwK2XTVCWIEcj9nHUKMwj2c6gChXumGt4rq-somfP9KsmhGKIwkyxOZhxhk02cyvPLtmqJWEOyoJcjIQbGYksd7r2Xm_mbh7OK-JPXkBwp37S_s4bvtVUddPG-iAFxfm7GX9HRHYfKNsV6wmIpcZxx69vAM5yCFDkhjYl5LrKDiDTwJv-r5nMWIJzbWgs/w640-h192/IMG-20241002-WA0088.jpg" width="640" /></a></div><br />)
TOMOHON, RedaksiManado.Com - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan berusaha, yang ditetapkan pada tanggal 22 Septembar 2017 untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
Terdorong akan hal ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengadakan konsultasi ke kementrian Koordinator Perekonomian RI, Selasa, 14 Agustus 2018 dengan materi Penerapan dan Mekanisme online Single Submission (OSS)
Konsultasi dipimpin oleh wakil ketua dprd Caroll Senduk didampingi ketua komisi I Ir, Jimmy Wewengkang, Santi Runtu, Djemmy Sundah, SE dan James Kojongian, ST dan diterima oleh Asdep Pengembangan Kement Koord Perekonomian RI, bpk I Wayan Dwi Ardana, dan Christiantoko (Staff khusus)
Menurut Senduk sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) sejak diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2018 pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara menurut Wewengkang Politisi Partai Golkar "Penerapan sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah, dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota" **(Nal)
Terdorong akan hal ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengadakan konsultasi ke kementrian Koordinator Perekonomian RI, Selasa, 14 Agustus 2018 dengan materi Penerapan dan Mekanisme online Single Submission (OSS)
Konsultasi dipimpin oleh wakil ketua dprd Caroll Senduk didampingi ketua komisi I Ir, Jimmy Wewengkang, Santi Runtu, Djemmy Sundah, SE dan James Kojongian, ST dan diterima oleh Asdep Pengembangan Kement Koord Perekonomian RI, bpk I Wayan Dwi Ardana, dan Christiantoko (Staff khusus)
Menurut Senduk sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) sejak diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2018 pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara menurut Wewengkang Politisi Partai Golkar "Penerapan sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah, dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota" **(Nal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar