Pemprov Sulut Gelar Rakor Perlindungan Wanita

SULUT, RedaksiManado.Com - Human trafficking khususnya perdagangan wanita menjadi isu penting yang diangkat dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang F.J Tumbelaka, Selasa (14/8/18).

Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya saat membuka rapat mengungkapkan fakta bahwa 60% pekerja seks komersial di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut. Selain sebagai korban trafficking, namun banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua 'tutup mata' dengan alasan ekonomi.

"Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport 'biar jo jadi penari striptease tapi banya doi' Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam," kata dia.

Untuk itu dirinya berharap agar rapat ini mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.

"Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki 'budaya malu' terhadap pekerjaan wanita malam tersebut," ajak Wagub Kandouw.

Turut hadir dalam rakor Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos, MARS, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ir.Mieke Pangkong M.Si, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi DR. Grace Jenny Soputan, M.Si, Pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, LSM dan para undangan (SE)