Jakarta - Gerindra-PKS-PAN resmi mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Mereka terus menyerukan kata 'koalisi defacto' apakah ada koalisi de jure?
"Dari sejak awal bahwa Gerindra, PKS dan PAN telah membentuk suatu koalisi defacto dan koalisi defacto ini tidak hanya kemarin atau dua hari, lima hari, tapi bermula dari tanggungjawab bersama sejak kita menghadapi berbagai masalah yang pelik yang rawan, terutama dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu," kata Prabowo Subianto dalam deklarasi capres-cawapres Gerindra di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018).
Hal yang sama juga ditegaskan Presiden PKS Sohibul Iman. "Kami bertiga partai koalisi de facto kita ingin menghadirkan kepemimpinan nasionalis umat Islam dalam satu konsep dwi tunggal," katanya. Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam sambutannya juga menyebut koalisi de jure. Ini cukup menarik karena sampai saat ini PAN masih memiliki menteri di kabinet Jokowi.
"Presiden dan Wapres insyaallah terpilih, akan disampaikan capres kita Pak Prabowo dan Wapres Mas Sandi. De facto sudah lama bersama-sama. Kami memiliki kesamaan cita-cita, perjuangan, penegakan hukum yang adil, mengembalikan kedaulatan ke seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli.
Apakah Partai Demokrat akan masuk koalisi de jure ataukah loncat ke koalisi kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin? Nah dalam sambutannya, Presiden PKS mengaitkan deklarasi ini dengan rekomendasi ijtimak ulama. Bahwa koalisi de facto ini mengikuti rekomendasi ijtimak ulama mengajukan Prabowo sebagai capres.
"Prabowo sudah ditetapkan ditetapkan ijtimak ulama sebagai capres alhamdulillah dengan keteguhan hatinya, malam ini jelas menyatakan siap menjadi calon presiden. Tentu ini sebuah penghargaan, penghormatan dan apresiasi kepada ijtimak ulama diberikan mandat dan beliau terus melaksanakan mandat tersebut untuk maju capres,'' pungkasnya. Ia juga bicara soal sosok Sandiaga Uno yang disebutnya sebagai santri di era masa kini.
Selain tiga partai itu sebenarnya ada Partai Demokrat yang sempat menjajaki koalisi, namun sampai kini belum mengambil keputusan. Partai Demokrat baru akan memutuskan sikap soal dukungan di Pilpres 2019 pada pagi hari nanti. "Ke mana koalisi kami, sikap resminya akan diputuskan besok pagi di dalam rapat Majelis Tinggi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (10/8/2018) dini hari. **(Red/Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar