SULUT, RedaksiManado.Com - Kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulut dalam bidang ekonomi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut menjadi terbaik untuk wilayah Sulawesi, penyerahan penghargaan diberikan dalam acara Rakornas TPID yang diselenggarakan Kamis, (26/7/2018) di Jakarta.
Rakornas TPID merupakan kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.
Pada tahun ini Rakornas TPID mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas”.
Dalam sambutannya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan pengendalian inflasi pada tahun-tahun mendatang, sehingga perdagangan antar daerah dan penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi hal yang penting untuk dapat dikembangkan. Menteri Koordinator Perkonomian, Darmin Nasution menambahkan bahwa inflasi yang terkendali pada tahun-tahun terakhir, memiliki efek positif lainnya yakni turunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan dan pengangguran.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran anggota TPID di daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi sehingga dapat terjaga dibawah 4% selama 3 tahun terakhir.
Presiden juga mengimbau agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan. Bersamaan dengan kegiatan Rakornas, Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas harga.
Selesai mengikuti kegiatan, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dan tim TPID Sulut yang selalu bekerja keras dalam menjaga inflasi daerah. Terkendalinya bahan makanan menjadikan faktor rendahnya inflasi di tahun 2017 karena produktivitas dan produksinya terjaga dengan baik.
"Sejak dilantik sebagai Gubernur Sulut, Inflasi menjadi fokus perhatian di Propinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama itu paling tinggi di Indonesia berkat kerja keras semua Tim TPID inflasi Sulut bisa ditekan," ujar Gubernur.
Lanjut Gubernur Olly dalam 2 tahun pemerintahannya, inflasi di Sulut bisa dikendalikan mulai dari produksi sampai dengan distribusi logistiknya di atur dengan baik, seperti contoh "Barito" tim TPID bekerjasama dgn tim PKK Sulut serta semua lembaga masyarakat menyiapkan bibit untuk Petani 5 bulan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Lebaran, sehingga kebutuhan Barito dapat tersedia dan juga dimonitor bahan apa yg menyebabkan inflasi.
Dengan prestasi ini Gubernur berharap Tim TPID dapat terus bekerja keras dalam menekan angka inflasi daerah. Diketahui pada Januari 2018 Sulut mencatat inflasi sebesar 0,49 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,83 persdsen (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Desember yang tercatat sebesar 0,51 persen (mtm) atau secara tahunan 2,44 persen(yoy), dan dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2017 sebesar 1,10 persen (mtm).
Diketahui juga dengan kerja keras, kriteria penilaian dari Kementerian Koordinator Pereekonomian dan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinilai terbaik dalam hal; mengendalikan dan menjaga stabilitas harga, ketetsedian pasokan kebutuhan pokok, rantai distribusi (kerjasama perdagangan), dan komunikasi yang efektif dari Tim Ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder penggerak pertumbuhan eknomi di daerah, termasuk sektor bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang infrastruktur (perhubungan dan ke-PUan) mampu berkolaborasi dengan baik. Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey mampu menekan tingkat kemiskinan 7,8% ditahun 2018 dibanding dengan tingkat kemiskinan Nasional 9.8%, artinya Sulut masih relatif lebih baik. Turut mendampingi Gubernur dalam acara Sarasehan Nasional dan Rakornas TPID Roy Tumiwa Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & SDM dan Franky Manumpil Karo Ekonomi & SDA.(humas provinsi sulut)
*Poin penilaian TPID Terbaik:
1. Outcome (bobot 40%). Meliputi:
- [ ] Realisasi Inflasi (di akhir tahun, Sulut mencapai 2,44% yoy)
- [ ] Volatilitas Inflasi (dilihat secara bulanan)
2. Process (bobot 60%). Meliputi:
- [ ] Koordinasi (antar seluruh anggota TPID dan Stakeholder terkait, dinilai dari kegiatan koordinasi TPID terutama High Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah sebagai Ketua TPID)
- [ ] Rekomendasi Kebijakan (hasil dari koordinasi anggota TPID yang dibakukan dalam Risalah Rapat lalu menjadi Nota Rekomendasi Kebijakan yang disusun oleh Biro Ekonomi selaku Sekretariat TPID)
- [ ] Inovasi Program (terobosan yang strategis, kreatif, dan memiliki dampak signifikan, dilahirkan melalui Koordinasi anggota TPID dan tercantum dalam Nota Rekomendasi Kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi daerah)
- [ ] Akuntabilitas (dinilai dari Laporan TPID setiap triwulan/semester yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID selama tahun berjalan dengan memenuhi syarat dokumentasi yang berlaku). (SE)
Apresiasi tersebut diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut menjadi terbaik untuk wilayah Sulawesi, penyerahan penghargaan diberikan dalam acara Rakornas TPID yang diselenggarakan Kamis, (26/7/2018) di Jakarta.
Rakornas TPID merupakan kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.
Pada tahun ini Rakornas TPID mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas”.
Dalam sambutannya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan pengendalian inflasi pada tahun-tahun mendatang, sehingga perdagangan antar daerah dan penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi hal yang penting untuk dapat dikembangkan. Menteri Koordinator Perkonomian, Darmin Nasution menambahkan bahwa inflasi yang terkendali pada tahun-tahun terakhir, memiliki efek positif lainnya yakni turunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan dan pengangguran.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran anggota TPID di daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi sehingga dapat terjaga dibawah 4% selama 3 tahun terakhir.
Presiden juga mengimbau agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan. Bersamaan dengan kegiatan Rakornas, Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas harga.
Selesai mengikuti kegiatan, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dan tim TPID Sulut yang selalu bekerja keras dalam menjaga inflasi daerah. Terkendalinya bahan makanan menjadikan faktor rendahnya inflasi di tahun 2017 karena produktivitas dan produksinya terjaga dengan baik.
"Sejak dilantik sebagai Gubernur Sulut, Inflasi menjadi fokus perhatian di Propinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama itu paling tinggi di Indonesia berkat kerja keras semua Tim TPID inflasi Sulut bisa ditekan," ujar Gubernur.
Lanjut Gubernur Olly dalam 2 tahun pemerintahannya, inflasi di Sulut bisa dikendalikan mulai dari produksi sampai dengan distribusi logistiknya di atur dengan baik, seperti contoh "Barito" tim TPID bekerjasama dgn tim PKK Sulut serta semua lembaga masyarakat menyiapkan bibit untuk Petani 5 bulan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Lebaran, sehingga kebutuhan Barito dapat tersedia dan juga dimonitor bahan apa yg menyebabkan inflasi.
Dengan prestasi ini Gubernur berharap Tim TPID dapat terus bekerja keras dalam menekan angka inflasi daerah. Diketahui pada Januari 2018 Sulut mencatat inflasi sebesar 0,49 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,83 persdsen (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Desember yang tercatat sebesar 0,51 persen (mtm) atau secara tahunan 2,44 persen(yoy), dan dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2017 sebesar 1,10 persen (mtm).
Diketahui juga dengan kerja keras, kriteria penilaian dari Kementerian Koordinator Pereekonomian dan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinilai terbaik dalam hal; mengendalikan dan menjaga stabilitas harga, ketetsedian pasokan kebutuhan pokok, rantai distribusi (kerjasama perdagangan), dan komunikasi yang efektif dari Tim Ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder penggerak pertumbuhan eknomi di daerah, termasuk sektor bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang infrastruktur (perhubungan dan ke-PUan) mampu berkolaborasi dengan baik. Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey mampu menekan tingkat kemiskinan 7,8% ditahun 2018 dibanding dengan tingkat kemiskinan Nasional 9.8%, artinya Sulut masih relatif lebih baik. Turut mendampingi Gubernur dalam acara Sarasehan Nasional dan Rakornas TPID Roy Tumiwa Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & SDM dan Franky Manumpil Karo Ekonomi & SDA.(humas provinsi sulut)
*Poin penilaian TPID Terbaik:
1. Outcome (bobot 40%). Meliputi:
- [ ] Realisasi Inflasi (di akhir tahun, Sulut mencapai 2,44% yoy)
- [ ] Volatilitas Inflasi (dilihat secara bulanan)
2. Process (bobot 60%). Meliputi:
- [ ] Koordinasi (antar seluruh anggota TPID dan Stakeholder terkait, dinilai dari kegiatan koordinasi TPID terutama High Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah sebagai Ketua TPID)
- [ ] Rekomendasi Kebijakan (hasil dari koordinasi anggota TPID yang dibakukan dalam Risalah Rapat lalu menjadi Nota Rekomendasi Kebijakan yang disusun oleh Biro Ekonomi selaku Sekretariat TPID)
- [ ] Inovasi Program (terobosan yang strategis, kreatif, dan memiliki dampak signifikan, dilahirkan melalui Koordinasi anggota TPID dan tercantum dalam Nota Rekomendasi Kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi daerah)
- [ ] Akuntabilitas (dinilai dari Laporan TPID setiap triwulan/semester yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID selama tahun berjalan dengan memenuhi syarat dokumentasi yang berlaku). (SE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar