Pemkab Mitra dan Kemensos Laksanakan FGD Terkait Upaya Penanganan Fakir Miskin

MITRA, RedaksiManado.Com – Untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, maka diadakan Focus Group Discussion (FGD), agar dapat terbangun upaya penanganan fakir miskin secara berkelanjutan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Serta ada upaya pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). FGD tersebut digelar di Kantor Bupati Mitra dan dibuka langsung oleh Bupati Mitra James Sumendap SH.

Dalam sambutan Sumendap mengatakan dengan adanya program FGD tersebut, kedepan tidak ada lagi rakyat miskin di Mitra. “Kiranya program ini sukses sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra. Itu merupakan impian saya, agar kedepan tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra. Karena itu data yang diverifikasi dan validasi harus jelas dan tepat sasaran,” kata Bupati, Kamis (12/10/2017).

Sumendap juga menjelaskan, bantuan dana untuk warga miskin seharusnya menjadi pertimbangan dan harus ada pelaporan dari masing-masing penerima, agar tepat sasaran.

“Memang harus demikian karena sering kali bantuan lebih membuai warga sering mengharapkan bantuan dan tidak ada upaya untuk berusaha. Makanya, stimulant dari program pemerintah harus membuat masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” jelasnya.

Lanjut Sumendap menuturkan, 2018 nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra akan melakukan validasi data kemiskinan, agar data kemiskinan bisa lebih pasti.

“Kami pemerintah kabupaten akan melakukan validasi terkait data kemisikinan, sebab ada warga yang terdata miskin namun memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti kendaraan, motor. Saya mengharapkan pihak terkait dalam menghitung standar kemisikinan harusnya membuka parameter agar diketahui publik,” tuturnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dengan ada pendataan yang lebih valid akan menepis persoalan yang terus terjadi yakni warga miskin yang pada dasarnya bisa berusaha.

“Ini dimaksudkan agar kita bisa menepis adanya warga miskin yang terus menjadi persoalan daerah dan negara ini. Sebab miskin hanya bagi orang malas saja, kecuali mereka yang sudah berstatus janda/duda yang memang sudah tak bisa apa-apa lagi,” ungkap Sumendap.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Mitra Fenggy Wurangian SE MSi mengatakan dalam laporan, ada 400 kepala keluarga penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Ratatotok dan Belang, serta memberikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) kepada 20 keluarga di wilayah pesisir Kecamatan Ratatotok dan Belang.

Hadir Narasumber dari kemensos RI Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah El Ansary SH MHum, Asisten I Mitra Drs GH Mamahit, perwakilan Dinsos Provinsi Sulut dan pihak BNI Ratahan. (AW)