"Kita hargai Pangdam Mulawarman untuk membereskan persolan tersebut, dan saya kira ke depan ini menjadi pelajaran bagaimana membuat agar kerja sama antar korps sesama pembantu presiden bisa lebih harmonis," ucap Martin saat dihubungi detikcom, Jumat (29/9/2017).
Menurut Martin, TNI mupun lembaga negara lain harus menjaga diri agar tidak kecolongan. Sehingga konflik antar lembaga negara tidak terjadi.
sebelumnya, Situs Kodam VI/Mulawarman sempat mengunggah artikel yang menyerang Kepala BIN terkait dengan isu pembelian 5.000 senjata. Pangdam Mulawarman Mayjen Sonhadji menyatakan akan memberi sanksi pihak yang mengunggah artikel itu karena tak melakukan koordinasi dengan pimpinan.
Menurut Sonhadji, artikel berjudul 'SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK' diposting di situs Mulawarman oleh staf penerangan kodam (Pendam). Artikel itu bukan merupakan tulisan dari jajaran Kodam, tapi merupakan broadcast liar di whatsapp yang belum diketahui siapa penulisnya.
"Mereka dapat dari WA-WA, yang share nggak tau dari siapa, (posting) tanpa petunjuk. Tapi itu bukan tulisan mereka (staf Pendam)," jelas Sonhadji dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (29/9). (Nal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar