Akbar Tandjung Kritik Setya Novanto yang Pecat Yorrys: Tak Demokratis

JAKARTA, RedaksiManado.Com - Pencopotan Yorrys Raweyai dari posisi Korbid bidang Polhukam DPP Golkar menuai respons dari mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan itu mengkritik keras kepemimpinan Setya Novanto. 

Hal ini lantaran, Novanto secara mendadak mencopot Yorrys Raweyai dari Korbid Polhukam DPP Golkar. Akbar menilai pencopotan Yorrys sangat tidak masuk akal dan tidak etis."Saya tidak melihat adanya pendekatan, ada peringatan, ada pemanggilan terhadap saudara Yorrys, sepengetahuan saya ya," ujar Akbar ketika dihubungi wartawan, Selasa (3/10).

Menurutnya, DPP Golkar tidak bisa melakukan pemecatan atau pencopotan secara sepihak tanpa memanggil atau mendengar alasan Yorrys mengapa berbeda sikap dengan Novanto. Menurut dia, tindakan partai harus disesuaikan dengan aturan-aturan partai dan mekanisme organisasi.

Terlebih lagi di era yang demokratis, ketua yang main pecat sangat bertolak belakang dengan semangat keterbukaan dan reformasi."Pemecatannya itu disebabkan apa. Kan semua harus berdasarkan aturan-aturan organisasi terkait pemecatan. Kemudian kepada orang yang dipecat tentunya juga harus diberi kesempatan untuk membela, menjelaskan kenapa dia mempunyai suatu sikap, pendapat yang berbeda," tutur dia.

"Ini kan organisasi harus memproses sesuatu lewat mekanisme yang demokratis, terbuka dan juga akuntabel. Ini kan kita hidup di zaman reformasi yang tidak bisa melakukan pemecatan begitu saja tanpa mendengar alasan-alasan. Dan semuanya tentu harus mengacu pada sebuah aturan-aturan yang ada di dalam organisasi, AD/ART, peraturan organisasi dan lain sebagainya," jelas Akbar.

Untuk itu, mantan Ketua DPR ini menyarankan agar DPP tidak main copot dan pecat kader yang berbeda pendapat. Apalagi kader tersebut memiliki loyalitas dan kepedulian lebih terhadap partai.Akbar memperkirakan dampak dari pemecatan itu bisa sangat panjang. Sebab, masyarakat akan menganggap bahwa Partai Golkar adalah partai yang sewenang-wenang dan tidak demokratis.

"Implikasi lebih jauh, bisa saja Golkar itu gimana partainya dikelola dengan cara begini. Kan bisa saja yang sebelumnya bersimpati kepada partai, punya harapan pada partai bisa saja menjadi katakanlah mundur dan berubah," tutupnya. (Nal)