Pemprov Sulut Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba

SULUT, RedaksiManado.Com - Penyebaran narkoba yang sudah menyasar anak-anak usia SD, merupakan peringatan keras bahwa Indonesia dalam bahaya besar. Namun sebaliknya di Sulawesi Utara, kasus narkoba menurun dalam dua tahun terakhir. Itu tak terlepas dari peran kaum ibu yang memerangi narkoba dimulai dari rumah tangganya masing-masing.

"Dua tahun terakhir ini, jumlah kasus narkoba di Sulut terus menurun. Informasi ini saya ketahui dari pihak BNN dan Ditnarkoba Polda Sulut. Saya yakin ini karena adanya peranan ibu-ibu dalam mendidik anaknya. Kedekatan dan perhatian ibu akan menjauhkan anak-anaknya dari ancaman narkoba," kata Gubernur Olly Dondokambey, SE pada rapat koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilaksanakan di Manado, Selasa (19/9/2017) pagi.

Oleh karena itu, Olly merasa optimis cita-cita provinsi Bumi Nyiur Melambai bebas narkoba dapat terwujud apabila seluruh masyarakat peduli memerangi narkoba dan didukung oleh pihak aparat terkait. "Harapan kita agar Sulut bebas narkoba bisa terwujud," tandas Olly.

Pada rapat itu, selain tentang pemberantasan narkoba, orang nomor satu di Sulut itu juga menyebutkan peranan PKK sebagai motor dalam pengentasan kemiskinan, antara lain dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan tanaman produktif, membuat UMKM dan mengembangkan hasil-hasil kerajinan.

"Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan turunnya kemiskinan di Sulut adalah peran PKK. Bahkan hingga ke luar daerah, PKK bisa membawa harum Sulut di berbagai iven," bebernya.

Lebih jauh, Gubernur Olly juga berharap agar TP-PKK Sulut menjadi mitra aktif pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. "Saya menghimbau TP-PKK disetiap jenjang pemerintahan, untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah daerah, khususnya ikut menyukseskan program dan kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut, Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan mengajak seluruh pengurus PKK dapat terus membuka relasi-relasi sosial bagi kepentingan yang lebih besar dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, solidaritas, kegotongroyongan dan kesetiakawanan.

"Semuanya ini harus bisa diwujudkan, harus bisa dirasakan nilai manfaatnya oleh keluarga-keluarga dan masyarakat Sulut. Mereka harus dilibatkan dan diikutsertakan sebagai pelaku, sebagai subjek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap tindak lanjutnya," katanya.

Adapun, pertemuan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Bupati Minahasa, Drs. Jantje Sajow, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah (DPMDD) Sulut, Drs. Royke Mewoh, DEA dan pengurus TP-PKK kabupaten dan kota di Sulut. (Jack)