Kedatangan BPK-RI Terkait Dana Desa, JWS Minta Hukum Tua Proaktif

MINAHASA, RedaksiManado.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Kantor Perwakilan Sulawesi Utara, Selasa (26/09), melakukan pertemuan, bertempat di ruang sidang kantor Bupati Minahasa, Tondano.

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, juga Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Minahasa Hetty Rumagit SH, Inspektur Kabupaten Minahasa Frits Muntu SSos, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Minahasa, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Bagus Indra Sinandi dan tim BPK ini, bertujuan untuk membahas terkait pemeriksaan pendahuluan, Alokasi Dana Desa dan Dana desa (ADD/DD), pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

“Sistem pemeriksaan saat ini berbeda dengan laporan keuangan. Karena, yang akan diperiksa adalah mengenai keefektifan, keefisienan dan nilai ekonomisnya,” terang Ketua Tim Pemeriksa BPK Bagus Indra Sinandi.

“Jadi kesimpulannya nanti akan ada hasil yang efektif, cukup efektif dan tidak efektif. Titik berat audit kinerja adalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Camat memberi pemahaman kepada Hukum Tua agar tidak ada ekspektasi yang berlebihan mengenai pemeriksaan BPK,” ujarnya lagi.

Sementara, terkait pertemuan ini, Bupati JWS menyambut baik kedatangan Tim Pemeriksa BPK-RI. Dirinya kemudian meminta kepada para Camat dan Hukum Tua agar koorporatif dan transparan kepada Tim BPK, karena tugas mereka sangat penting. Menurutnya, para Camat dan Hukum Tua harus memperhatikan aturan yang ada.

“Implikasi pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat. Saya minta agar Camat dan Hukum Tua dapat memberikan identitas dan nomor kontak yang jelas agar dapat berkoordinasi dengan baik dan mudah dihubungi oleh Tim BPK. Saya juga meminta Hukum Tua untuk wajib hadir jika sudah dijadwalkan ada pertemuan dengan Tim BPK,” tukas JWS.(Angel)