Transformasi Digital dalam Manajemen ASN: Merampingkan Komposisi & Memperkaya Fungsi

“Komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi.” pesan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Jakarta, RedaksiManado.Com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 – Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar Rabu, 10 Mei 2017 mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, baik dari Pemerintah Pusat & Daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif, terutama dalam era transformasi digital yang justru seharusnya mempermudah pelayanan.

Hal yang sama ditekankan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada seluruh birokrat pusat dan daerah agar setiap ASN harus siap terhadap perubahan, khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi. Birokrasi sudah harus berlangsung cepat dan akurat dan teknologi membantu ASN untuk mewujudkan itu, sehingga reformasi birokrasi sungguh kita hadirkan ke publik.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa lingkup pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. Menurutnya dengan teknologi informasi saat ini, komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi. “Transformasi digital yang hari ini diusung BKN dalam forum Rakornas Kepegawaian 2017 yang diikuti seluruh lingkup birokrat Indonesia harus membawa manajemen ASN yang efektif dan berkontribusi, karena ASN adalah aset penting negara,” pesannya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara juga mengingatkan bahwa teknologi dalam lingkup birokrasi jangan diartikan sebagai ajang membangun sistem aplikasi secara masif oleh masing-masing instansi pemerintah. Sebaliknya, business process dalam sistem birokrasi yang harus mengalami transformasi digital.

Di sisi lain, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah, BKN memberikan penghargaan melalui ajang BKN Award bagi pengelola kepegawaian terbaik.

Berikut daftar peraih BKN Awards sebagai pengelola kepegawaian terbaik 2017:  (IMK)

KATEGORI	PEMENANG
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Besar	1.     Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.     Kementerian Kesehatan 3.     Kementerian Keuangan 4.     Kementerian Perhubungan 5.     Kementerian Pertanian
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil	1.     Kementerian Kelautan dan Perikanan 2.     Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3.     Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan4.     Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5.     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Lembaga Non Kementerian	1.     Arsip Nasional Republik Indonesia 2.     Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika 3.     Badan Pengawas Obat dan            Makanan 4.     Badan SAR Nasional 5.     Kepolisian Negara
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi	1.     Provinsi D.I Yogyakarta 2.     Provinsi Jawa Barat 3.     Provinsi Jawa Timur 4.     Provinsi Kalimantan Selatan 5.     Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe A	1.     Kabupaten Banggai 2.     Kabupaten Banyuwangi 3.     Kota Semarang 4.     Kota Sorong 5.     Kota Ternate
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B	1.     Kota Banda Aceh 2.     Kota Bantaeng 3.     Kabupaten Buleleng 4.     Kabupaten Sleman 5.     Kabupaten Tobasa
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe C	1.     Kota Blitar 2.     Kota Kotamobagu 3.     Kota Tarakan 4.     Kota Tebing Tinggi 5.     Kabupaten Rote Ndao