Pengelolaan Dandes Talaud Jadi Percontohan, SWM Jadi Pembicara di Rakornas APIP

Jakarta, RedaksiManado.Com - Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (18/5/2017), di Istana Negara. Tema Rakornas kali ini adalah “Penguatan Pengendalian Intern dan sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik.” Tema tersebut diusung dalam rangka mendukung kebijakan penguatan desa yang merupakan pelaksanaan dari Nawacita butir ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui rakornas ini, BPKP bersama APIP lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/ Lembaga/ Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pimpinan KPK akan memberi arahan di awal rakornas yang dihantar oleh Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP).

Usai arahan para menteri dan pimpinan KPK, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana memberikan laporan kepada Presiden dilanjutkan dengan arahan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Bupati Kepulauan Talaud. Sri Wahyumi Maria Manalip Diskusi panel diselenggarakan di Auditorium Gandhi, Lt 2 Gedung BPKP Pusat Jl Pramuka No 33 Jakarta.

Di hadapan para kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara utusan daerah se-Indonesia, Manalip memaparkan, pengelolaan dana desa di Talaud mampu menyejahterakan rakyat. Manfaatnya sangat terasa sejak diberlakukan dua tahun terakhir. Selama ini, telah dibangun sarana air bersih, drainase desa, pagar desa, hingga perluasan jalan. Di bidang kesehatan dan pendidikan, telah diadakan puskesmas dan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD).

Untuk pengembangan ekonomi warga, telah dibangun badan usaha milik desa. Ini sangat berguna memfasilitasi warga dalam memasarkan ikan hasil tangkapan. “Terpenting adalah ketersediaan lapangan kerja,” urai Manalip.

Ke depannya, Manalip berujar, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan internal. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Juga menindaklanjuti apabila ditemui masalah," papar Manalip. Selain itu, Manalip menyarankan, anggaran dana desa tahun depan dapat menyesuaikan dengan tingkat kemahalan di daerah kepulauan.

Dijelaskannya, setiap tahun Dandes terus bertambah. Pada 2018 nanti, kemungkinan Dandes menyentuh angka Rp 2 miliar per desa. Karena itu perlu dilakukan pertemuan guna membahas pengelolaan Dandes ini agar benar-benar tepat sasaran.

Diketahui, bupati diundang sebagai pembicara karena Talaud menjadi salah satu daerah yang pengelolaan sistem keuangan desanya, terbaik. Di sesi pemaparan, bupati tampil memukau. Tak pelak mengundang riuh tepuk tangan para peserta Rakornas.(SS)