Bitung Akan Jadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan

REDAKSIMANADO.COM, SULUT - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo SH menyatakan pelabuhan Bitung akan menjadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan. Pernyataan  Mendagri itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara 2017 di Hotel Sutan Raja Kalawat Minut Selasa (19/4/2016).

Lanjut dijelaskan, Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi Perbatasan yang harus dijaga dengan baik. Dalam rapat penyusunan perencanaan alutsista dan pengembangan kawasan pertahana RI, disampaikan bahwa Bitung harus menjadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan. Keberadaan Kepulauan Talaud dan Sangihe dan Sitaro memberikan celah masuknya senjata untuk operasi kelompok radikal, jalur penyelundupan Narkoba, jalur masuk warga negara asing secara illegal.

Mendagri juga mengingatkan para Kepala Daerah, bahwa Pemda tidak hanya perangkat aparatur pemerintah dan DPRD, didalamnya ada Kepolisian, Kejaksanaan, Matra TNI. Dibutuhkan Sinergitas dalam setiap pengambilan kebijakan politik dan pembangunan.

Terkait dengan Musrenbang RKPD Mendagri menyebutkan, Musrenbang merupakan forum berkumpulnya para pengambil kebijakan politik pembangunan di tingkat provinsi yang menyerap aspirasi dari tingkat desa kelurahan kecamatan kabupaten kota yang nanti akan presentasikan oleh Gubernur dalam ajang Musrenbang Nasional. Forum ini untuk mengklarifikasi, merevisi, menyusun suatu kerangka pembangunan, dalam fokus skala prioritas prioritas dari kepala daerah terpilih yang menjabarkan program nawacita Presiden yang disinkronkan dengan janji politik saat kampanye.

Sebelumnya Gubernur Sulut Ollly Dondokambey SE, dalam sambutannya mengatakan, peran serta kabupaten/kota dalam RPJM ini sangat menentukan kinerja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, maupun kabupaten/kota.

Gubernur juga mengingatkan bahwa dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah (Pemda) harus tetap mentaati perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), yang disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.Selain itu perencanaan dan penetapan program kegiatan pada tingkat Kabupaten/Kota, harus memperhatikan konsistensi program prioritas pada tingkat provinsi dan nasional 

Selanjutnya program dan kegiatan prioritas kabupaten/Kota perlu diberikan komitmen khusus melalui alokasi dana pada APBD Kabupaten/Kota yang memdai. Turut Hadir Wagub Sulut Drs Steven Kandouw, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan serta para Bupati/Walikota se- Sulut dan Pejabat teras lingkup pemprov Sulut.

(*/iren)